Pencerahan
Antara
Zagreb dan Sarajevo: Islam dan Demokrasi
KETIKA ke Bosnia-Herzegovina untuk kedua kali pada 1994,
saya bertemu seorang pengusaha dari Swedia. Kami cepat menjadi akrab karena
bersama menyewa mobil dan bergantian menyetir untuk perjalanan darat dari
Zagreb ke Sarajevo–di tengah musim salju yang menyengat, dan kemacetan panjang
kendaraan pengungsi yang ingin pulang setelah perang mereda.
Salah satu yang paling saya ingat dari dia adalah perdebatan
kami soal perempuan dalam Islam. Perdebatan itu saya ingat betul karena
mengandung paradoks dan ironi.
Dia mengaku seorang "non-practising Mormon".
Hampir sepanjang perjalanan itu dia bercerita bangga tentang petualangan
seksnya dengan banyak perempuan, yang membuat saya iri…. Namun, dia menolak
poligami dan mengecam penindasan perempuan dalam Islam.
Dia agak terkejut ketika menanyakan agama saya dan saya
jawab "Islam". Mungkin dia mengira hanya orang Arab yang beragama
Islam. "Lebih banyak Muslim di Indonesia ketimbang di Arab Saudi,"
kata saya.
"Apakah istri Anda memakai veil (jilbab) seperti
perempuan di Bosnia sini?" tanya dia.
Jilbab sebenarnya bukan fenomena baru di Balkan dan tidak
khas Islam. Terutama di kalangan generasi tua, kerudung dipakai secara
tradisional tidak hanya perempuan Islam, tapi juga orang Kroasia yang Katolik
dan orang Serbia yang Kristen Ortodoks. Namun, kekejaman perang di Bosnia
justru menyadarkan sebagian orang Islam untuk memperkuat identitas agamanya.
Jilbab akhirnya juga dipakai oleh generasi muda perempuan di sana, yang selama
ini cenderung mengambil mode pakaian Eropa.
Saya jawab pertanyaan itu: "Ya. Istri saya memakai
jilbab". Dan dia bertambah terkesima. Dia memandang saya dengan mata
menyelidik seperti tidak percaya. Sebentar tercenung, dia mengatakan:
"Saya sedih dan kasihan tentang nasib perempuan Islam."
Pembicaraan seperti ini sebenarnya mengesalkan. Meski saya
banyak membaca tentang betapa kurang tahunya orang Eropa terhadap Islam, dan
karenanya saya bisa menoleransi kesalahpahaman, saya tersentak oleh ignoransi
dan prasangka yang begitu kental di kalangan orang Eropa terhadap dunia luar
dan khususnya terhadap Islam.
Saya merasa seperti tertuduh. Teman saya ini mungkin
beranggapan semua lelaki Islam suka menindas perempuannya, mengerangkeng
istrinya di rumah seraya di luar rumah dia bisa mencari banyak perempuan untuk
bisa dikawini, bahkan gadis-gadis di bawah umur. Dia juga menganggap
hijab/jilbab sebagai simbol keterbelengguan perempuan Islam.
Anggapan dasar itulah yang antara lain mengilhami Barat
untuk menunaikan "missi suci" membebaskan perempuan dari agama yang
terbelakang seperti Islam. Ada sejumlah argumen di Amerika bahwa agresi Amerika
ke Irak dan Afghanistan bisa dibenarkan dalam konteks membebaskan perempuan
dari keterbelakangan Islam.
Namun, mereka tidak belajar dari sejarah kolonialisme,
ketika "missi suci" itu, yang kini dipoles dengan selubung
"demokrasi dan penegakan HAM", sebenarnya merupakan dalih untuk
eksploitasi ekonomi belaka.
Saya bukannya tak setuju pada demokrasi dan penghormatan hak
asasi. Tapi, banyak pidato demokrasi dan HAM itu belakangan ini sebenarnya
hanya lip-service belaka.
"Missi suci" George Bush untuk menciptakan
"demokrasi" di Afghanistan dan Irak, misalnya, justru telah
menyengsarakan perempuan di kedua negeri itu, lebih dari yang bisa ditanggung
di zaman Saddam Hussein dan Taliban.
Kembali ke perbincangan di Bosnia itu, saya bilang pada
teman Swedia saya. "Anda benar." Ada banyak perempuan yang menderita
di bawah Islam, terutama di Saudi Arabia–negeri Islam fundamentalis yang
justru paling pro-Barat, khususnya Amerika. Tapi, kata saya, "Anda bisa
melihat gambaran yang berbeda di luar Saudi."
Negeri-negeri Muslim seperti Turki, Pakistan, Bangladesh dan
Indonesia pernah memiliki perdana menteri atau presiden perempuan. Di Iran,
perempuan menduduki jabatan-jabatan penting di parlemen.
Pernahkah Amerika, negeri yang mengaku paling
"demokratis dan menghormati HAM", memiliki presiden perempuan?
Betapa ironis ketika Eropa atau Amerika bicara tentang
perempuan Islam dan Timur.
Di Pakistan, Amerika mendukung jenderal diktator yang
mengkudeta Perdana Menteri Benazir Buttho, seorang perempuan lulusan Oxford
University. Atau, Barat diam saja menyaksikan militer Myanmar memberangus Aung
San Su Kyi, lulusan Oxford yang lain, sampai sekarang.
Pernahkah ada rencana George Bush atau Tony Blair menyerbu
Myanmar untuk membebaskan perempuan di sana? Myanmar tidak punya minyak seperti
Irak atau Afghanistan, dan tidak sama strategisnya dengan Saudi untuk
ditundukkan, itulah soalnya!
Banyaknya perempuan di negeri Islam yang menduduki jabatan
tinggi tidak otomatis mencerminkan tiadanya penindasan perempuan. Tapi, saya
bilang pada teman saya, "ada terlalu banyak fantasi, ketimbang realitas,
ketika orang Barat bicara soal penindasan perempuan di Timur."
"Istri saya seorang dokter," kata saya. "Dia
punya pendidikan lebih tinggi ketimbang saya dan saya tidak pernah mengurungnya
dalam rumah." Hal seperti itu, kata saya, berlaku umum dalam masyarakat
Islam di Indonesia. "Ibu saya, seorang guru Sekolah Dasar, yang mengajari
saya kesukaan akan membaca sastra, tidak pernah enggan mendebat argumen
suaminya."
Saya bilang pada teman Swedia tadi, saya tidak rajin membuka
Qur’an, tapi saya tahu pesan esensial Kitab Suci ini tidak pernah melihat
perempuan lebih rendah dari lelaki. Qur’an memang memperlakukan perempuan dan
lelaki secara berbeda, dan untuk banyak hal sering dipakai sebagai dalih lelaki
menindas perempuan, suatu hal yang menyedihkan dan suatu hal yang harus
senantiasa dikritik.
Tapi, bahkan tanpa membaca Qur’an saya bisa mengatakan
lelaki dan perempuan memang berbeda, baik secara biologis maupun prioritas
perannya secara sosial.
Mungkin ada banyak perempuan yang tidak ingin
"dilindungi" dan "dibedakan", dua kata yang secara gender
sering dianggap sebagai pelecehan. "Perempuan sama kuatnya dengan
lelaki," kata kaum feminis. Jika begitu bolehkah saya menyarankan
perempuan yang mengatakan hal itu pergi ke Kompleks Pasar Tanah Abang, Jakarta,
berkaos oblong ketat pada tengah malam, sendirian!
"Bagaimana dengan poligami dalam Islam?" kata
teman saya tadi. "Tidakkah itu bentuk penindasan?"
Saya bilang, ada banyak penafsiran baru tentang poligami ini
di kalangan orang Islam yang beragam mazhab. "Namun, bahkan di kalangan
yang setuju, praktek poligami dalam Islam tidak seluas seperti yang dibayangkan
orang. Dan karena poligami bukan merupakan kewajiban, monogami tidak dianggap
berdosa dalam Islam."
Ketika menjawab ini, saya teringat perdebatan antara
Mohammad Natsir (pendukung Syariah) dengan Bung Karno (nasionalis sekuler).
Meski menyetujui poligami, setahu saya, Natsir tidak pernah mempraktekannya.
Sebaliknya, Bung Karno beristri banyak meski tidak setuju Syariah.
Perbincangan Zagreb-Sarajevo itu menyadarkan saya perlunya
pengalaman empiris dalam masyarakat Islam lebih banyak dibahas ketimbang kita
hanya sekadar memperdebatkan konsep atau dogma, baik pro-Syariah maupun
anti-Syariah, baik pro maupun anti-poligami.
Realitas tidak pernah hitam-putih, dan selalu menyediakan
ruang untuk kompromi dalam konotasi positif, atau sebaliknya, hipokrisi di
kedua pihak.
